Dipimpin langsung oleh Tondy Suradiredja (Ketua Umum Asosiasi DPLK) hari ini mengumumkan pembentukan Pengurus Asosiasi DPLK periode 2023-2027 untuk menjalankan misi “satu kata satu upaya” untuk memajukan industri DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) ke depannya. Dihadiri sekitar 60 pendiri dan pengurus DPLK di Indonesia, dibuka dengan membacakan Surat Keputusan Pengurus Asosiasi DPLK dan struktur organisasinya.
“Selain perkenalan Pengurus Asosiasi DPLK Periode 2023-2027, acara menjadi rapat koordinasi pertama sekaligus arahan terkait program kerja masing-masing bidang dan diskusi masalah-masalah di industri DPLK” ujar Tondy Suradiredja dalam paparannya.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi DPLK terpilih telah mengunjungi 15 DPLK dalam 35 hari kerja dan mendapati masukan diantaranya: 1) persoalan terkait interpretasi regulasi, 2) pengembangan SDM/kompetensi harus juga mengakomodir kepentingan DPLK di bidang investasi, keuangan (accounting) dan pajak bukan hanya marketing saja, 3) persoalan masalah fee pengelolaan investasi, 4) program literasi yang masih dirasakan kurang, dan 5) termasuk kurangnya manfaat yang didapatkan sebagai anggota. Ikut dalam acara ini, Steven Tanner dan A.T.Sitorus (Dewan Pengawas Asosiasi DPLK).
Secara umum, Struktur Organisasi Asosiasi DPLK periode 2023-2027 terdiri dari Bendahara (Lucy T, Karina, Fransisca) dan Sekretariat (Syarifudin Yunus – Direktur Eksekutif) dan Ade Irti. Ketua Bidang terdiri dari: 1) Hubungan Pemerintahan dan Kelembagaan: Rista Manurung, 2) Hukum dan Kepatuhan: Endhy Mardiantoro, Juanita, Jasnovatia, Diah Rahmaputri 3) Literasi dan Pengembangan: Erna Lisa Wijaya, Deny Kurniawan, dan 4) Pengembangan SDM & Kompetensi: Yoppy Indradi, Kadar Budiman, Herfinia, Marianty Indira. Ada juga dewan penasehat yang terdiri dari praktisi DPLK senior dan expert dari industri jasa keuangan lainnya. Kepengurusan ini baru diisi ketua bidang dan wakil ketua bidang, sedangkan anggotanya diserahkan kepada masing-masing bidang untuk merekrutnya.
Harapannya ke depan, kepengurusan bisa mulai bekerja untuk merekrut anggota, menyusun rencana kerja dan rencana anggaran 2024. Rencana kerja akan dipaparkan pada DPLK Outlook 2024 pada 18-19 Januari di Bandung. Nantinya, pengurus DPLK akan rapat minimum 1 bulan sekali dan menghadiri rapat anggota untuk melakukan progress report. Selain itu, untuk menghindari kebingungan dan perbedaan pandangan terhadap regulasi, maka aturan komunikasi yang berlaku adalah interpretasi/pedoman akan dikeluarkan secara resmi oleh Bidang Hukum dan Kepatuhan setelah melalui kajian hukum yang cukup.
Asosiasi DPLK sangat berharap kerjasama dan konsolidasi yang kokoh kepada seluruh pelaku DPLK dalam menghadapi tantangan industri DPLK yang cukup besar ke depan, utamanya terkait Harmonisasi Program Pensiun. Untuk itu, iktikad baik dan komitmen bersama dalam “satu kata satu upaya” sangat diperlukan. Tentu semata-mata untuk memajukan industri DPLK ke depan yang lebih baik, lebih berkualitas. Agenda besar Asosiasi DPLK pun akan dikoordinasikan bersama OJK pada Rakernas Asosiasi DPLK dan OJK pada 22-24 Februari 2024 di Danau Toba, Sumut. Selamat bekerja Pengurus Asosiasi DPLK! Salam #YukSiapkanPensiun #EdukasiDPLK #DanaPensiun
